IPMNI Gelar Mimbar Bebas di Jayapura, Desak Pengusutan Penembakan Tiga Warga Sipil di Nduga
JAYAPURA, ANGGREK PAPUA- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia (IPMNI) di Jayapura menggelar aksi mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (9/11/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak pengusutan kasus penembakan terhadap tiga warga sipil di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Aksi yang mengangkat tema “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan” itu diikuti sejumlah mahasiswa yang menyampaikan aspirasi melalui orasi dan poster berisi tuntutan kepada pemerintah serta aparat penegak hukum.
Sejumlah poster yang dibawa massa aksi bertuliskan, antara lain, “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan”, “Usut Tuntas Pelanggaran HAM di Nduga”, “Tarik Militer”, serta “Pemerintah Republik Indonesia Segera Bertanggung Jawab atas Semua Pelanggaran HAM di Papua”.
Salah satu peserta aksi, Sontianus Dimiye, mengatakan tema yang diangkat dalam mimbar bebas tersebut merupakan gambaran kondisi Papua yang menurutnya masih menghadapi situasi darurat militer dan krisis kemanusiaan.
“Papua dalam kondisi darurat militer dan krisis kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa Papua tidak aman-aman saja. Papua tidak aman di beberapa daerah, terutama di Nduga,” kata Sontianus.
Ia mendesak agar kasus penembakan terhadap tiga warga sipil di Nduga segera diusut dan para pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Menurutnya, persoalan kekerasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua bukan merupakan persoalan baru, melainkan telah berlangsung selama puluhan tahun hingga saat ini.
Sontianus juga menyoroti operasi militer yang menurutnya berlangsung di sejumlah wilayah Papua, termasuk Kabupaten Nduga. Ia menilai situasi tersebut berdampak terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik.
“Warga hanya tahu bahwa mereka punya mata pencaharian, bekerja, mencari makan, pulang ke rumah, minum dan makan. Mereka tahu itu saja, tidak tahu soal apa pun, tetapi ditembak begitu saja. Tidak ada proses pengadilan terhadap rakyat sipil yang ada di tempat,” ujarnya.
Ia meminta aparat penegak hukum mengungkap kasus penembakan tersebut secara terbuka kepada masyarakat, khususnya masyarakat Papua, serta memastikan proses hukum berjalan terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa, Dhuga Pinggini Kogoya, dalam orasinya mendesak Kepolisian segera membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus penembakan tiga warga sipil di Kabupaten Nduga.
Ia mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan berbagai persoalan ketidakadilan dan kemanusiaan yang terjadi di Papua.
“Ketidakadilan yang sedang terjadi sejak tahun 1964 sampai dengan hari ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Dhuga.
Selain itu, ia meminta Kapolres segera membentuk tim investigasi dan turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penyelidikan terhadap kasus penembakan tersebut.
“Kapolres segera membentuk tim investigasi dan turun langsung ke TKP untuk melakukan penyelidikan,” tegasnya.
Dhuga mengatakan, apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, mahasiswa berencana menggelar aksi lanjutan di Kabupaten Nduga. Aksi tersebut, menurutnya, dapat berupa mogok total dan penghentian aktivitas pemerintahan sebagai bentuk protes.
Mahasiswa juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, khususnya gubernur, serta Pemerintah Kabupaten Nduga agar mengambil langkah konkret dalam menyikapi situasi konflik yang terjadi di wilayah tersebut.
Menurutnya, aksi mimbar bebas di Jayapura merupakan langkah awal mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan skala lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan serius.
“Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar segera menangani masalah ini secara serius. Pemerintah Kabupaten Nduga, dalam hal ini bupati, juga harus segera mengambil langkah-langkah terkait konflik yang sedang terjadi,” tutupnya.
