Benny Murip Desak Panglima TNI Periksa Anggota Terkait Penembakan Tiga Warga di Nduga
Benny menilai peristiwa penembakan yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka-luka tersebut harus diusut secara terbuka dan transparan. Hal itu penting agar fakta sebenarnya dapat diketahui publik serta keluarga korban memperoleh keadilan.
Desakan tersebut disampaikan Benny saat mahasiswa Nduga se-Indonesia mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua di Kota Jayapura untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait kasus penembakan tersebut, Senin (2/11/2026).
Kedatangan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia (DPC-IPMNI) Kota Studi Jayapura itu juga bertujuan mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI segera membentuk tim investigasi independen guna mengungkap peristiwa yang menewaskan dua warga tersebut.
Dalam keterangannya, Benny Murip mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, saat peristiwa penembakan terjadi tidak ada kontak tembak antara aparat TNI-Polri dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Ia juga mempertanyakan dasar tuduhan yang mengaitkan para korban dengan kelompok bersenjata. Menurut Benny, tidak ada pernyataan atau imbauan dari TPNPB-OPM Kodap III Egiaanus Kogoya yang mengindikasikan adanya rencana penyerangan pada hari kejadian.
"Situasi di lokasi saat itu aman dan tidak ada kontak tembak. Karena itu, kami meminta pihak TNI menunjukkan bukti yang jelas, baik rekaman saat kejadian, dokumentasi drone maupun kamera udara," kata Benny.
Ia menegaskan, pihak aparat perlu membuka seluruh bukti yang dimiliki agar masyarakat dapat mengetahui apakah ketiga warga tersebut benar-benar terlibat dalam kelompok bersenjata atau merupakan warga sipil yang menjadi korban penembakan.
Benny juga meminta agar bukti-bukti yang berkaitan dengan kepemilikan senjata maupun identitas para korban diperlihatkan secara terbuka kepada publik.
"Kalau memang ada bukti bahwa mereka membawa senjata, silakan tunjukkan kepada publik. Kami meminta data yang jelas, termasuk dokumentasi foto korban, untuk membuktikan apakah mereka benar-benar bagian dari kelompok Organisasi Papua Merdeka atau kelompok Egianus Kogoya," ujarnya.
Menurut Benny, pembuktian tersebut sangat penting agar tidak muncul tuduhan tanpa dasar terhadap para korban. Ia menilai setiap tuduhan yang mengaitkan warga dengan kelompok bersenjata harus didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Benny turut mempersoalkan gambar Bintang Kejora yang disebut ditemukan bersama korban. Ia menduga gambar tersebut merupakan rekayasa yang digunakan untuk membenarkan tindakan aparat sekaligus menutupi dugaan kesalahan dalam peristiwa penembakan.
"Uang dengan gambar Bintang Kejora itu, menurut saya, merupakan rekayasa untuk membenarkan aksi aparat dan menutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Karena itu, saya membantah hal tersebut dan meminta semuanya dibuktikan dengan data serta fakta yang jelas," katanya.
Benny menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa penyelidikan yang serius. Sebab, menurut dia, apabila terdapat tindakan yang keliru dalam operasi aparat, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, ia secara khusus mendesak Panglima TNI segera memeriksa anggota yang terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Pemeriksaan itu diperlukan untuk memastikan kronologi kejadian, tindakan yang dilakukan aparat, serta pihak yang harus mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut.
"Kalau tidak ada bukti satu pun yang menunjukkan para korban terlibat dalam kelompok bersenjata, maka pihak yang bertanggung jawab harus mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Kami ingin mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar supaya masyarakat di sana mendapatkan keadilan," tegas Benny.
Ia berharap Komnas HAM RI segera merespons desakan mahasiswa Nduga dengan membentuk tim investigasi dan melakukan pemeriksaan secara independen.
Benny juga berharap proses pengungkapan kasus tersebut tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi benar-benar dilakukan melalui penyelidikan yang transparan, sehingga keluarga korban mendapatkan kepastian hukum atas peristiwa yang menimpa anggota keluarga mereka.
